Ada apa dengan Indonesia 16 tahun lalu? Judul artikel di laman Bloomberg yang terbit Senin (15/12) membuat pembacanya memutar memori ke 1998. Judul artikel itu, "Indonesia Rupiah Sink to 16-Year Low as Bonds Slide on Outflows", menjelaskan kinerja melempem rupiah beberapa bulan terakhir.

Apa yang sebenarnya terjadi pada 15 Desember 1998? Dalam konteks nilai tukar rupiah, Republika mencatat pada periode yang sama 16 tahun lalu justru rupiah relatif stabil di Rp 7.480 per dolar AS. Peristiwa ekonomi terheboh ketika itu adalah perumusan kebijakan rekapitalisasi perbankan nasional. Pemerintah memutuskan kucuran dana Rp 293 triliun untuk rekapitalisasi bank-bank yang ambruk (Republika, 10 Desember 1998).

Pascakejatuhan rezim Orde Baru dan Presiden Soeharto, naiknya BJ Habibie sempat membawa angin segar untuk rupiah. Bahkan, Habibie sempat menyeret rupiah ke level Rp 6.000-an per dolar AS sebelum akhirnya melemah kembali.

Koran ini mencatat, sehari sebelum penembakan mahasiswa Universitas Trisakti (13 Mei 1998), rupiah berada di level Rp 9.500. Lalu terjadilah kerusuhan, pembakaran, penjarahan, dan kekacauan itu. Rupiah langsung ambrol menjadi Rp 10 ribu per dolar AS. Sehari setelah itu, rupiah terjengkang Rp 1.000 menjadi Rp 11 ribu. Ketika itu aktivitas ekonomi nyaris berhenti total. Bank tutup. Nasabah menarik uang dari kasir bank dan mesin ATM.

Puncaknya 19 Mei, dua hari sebelum Soeharto mundur. Krisis kepemimpinan, sosial, moneter, dan ekonomi membuat Indonesia seperti pasien yang nyaris "lewat". Rupiah terjerembab ke level Rp 16.100 per dolar AS, salah satu level terendahnya.

Kita masih ingat ketika itu muncul Gerakan Cinta Rupiah. Para pejabat ramai-ramai menukar dolar AS simpanannya ke rupiah. Bahkan, artis cilik Cindy Cenora pun berdendang disko "Aku Cinta Rupiah". "Aku cinta rupiah, biar dolar di mana-mana. Aku suka rupiah karena aku anak Indonesia. Aku cinta rupiah, biar dolar merajalela. Aku suka rupiah karena ku tinggal di Indonesia."

Setelah Soeharto lengser, kurs rupiah beringsut menguat. Hari kedua Presiden Habibie berkuasa, rupiah sudah di Rp 12.750. Di pekan terakhir Mei, rupiah bertengger di Rp 12.100-12.600 per dolar AS. Gejolak internasional, politik, sosial, dan ekonomi memengaruhi kurs rupiah pada 1998.

Lalu bagaimana pemerintah dan BI menjelaskan fenomena akhir 2014 ini? Tanpa gejolak politik dan sosial signifikan, serta roda ekonomi berjalan di bawah Kabinet Kerja yang diisi para tokoh, mengapa pemerintah dan BI terkesan tak kuat mengawal rupiah? Faktor gejolak ekonomi internasional dijadikan kambing hitam.

Tentu ini bukan urusan pemerintah saja, tetapi ada peran perdagangan internasional di situ. Ada pebisnis ekspor impor yang berkepentingan. Pertanyaannya, apakah para pebisnis Indonesia sudah berpartisipasi menjaga rupiah? Bukankah gonjang-ganjing nilai tukar akan membuat mereka kesulitan membuat rancangan bisnis 2015?

Laporan BI memperlihatkan, pada tahun ini utang luar negeri swasta sebesar 70,4 miliar dolar AS. Jatuh tempo utang terjadi pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Namun, BI menggarisbawahi bagaimana pebisnis Indonesia melindung nilai valuta asing (forex hedging) sebagai sarana membayar utangnya itu. Hanya 13,6 persen, menurut responden BI, yang menggunakan sarana lindung nilai ini.

Misalnya, ada 64 debitur dengan pendapatan valuta asing dan nonafiliasinya sebesar 37,5 miliar dolar AS, tetapi nilai valas yang dilindungi hanya 2,1 miliar dolar. Ketika rupiah jebol, bisa kita bayangkan horornya pebisnis mencari dolar murah di pasaran.

Kita berharap pemerintah dan BI mampu menjaga rupiah dan mengembalikan ke posisi yang terbaik dan stabil. Kita juga berharap pemerintah dan BI mampu menegakkan wibawa otoritas mereka di muka rupiah. Harapan yang sama harus kita nyatakan kepada kelompok pengusaha yang sehari-hari berkutat dengan rupiah dan dolar.

Pameo pasar modal memang mengatakan, uang tidak mengenal negara dan nasionalisme. Namun, di pengujung tahun ini kita harus berharap pemerintah, BI, pengusaha, dan kita semua sama-sama mencintai rupiah. Cinta saja tidak cukup, harus ada gerakan riil dengan hasil yang terukur.

Untuk itu, kamu pun akan menunjukkan hal itu dalam sebuah tindakan nyata. Misalnya kamu akan memiliki sikap rela berkorban, melindungi dan mengayominya dengan setulus hati serta berusaha memberikan yang terbaik.

Nah, bagaimana pula kalau seseorang itu kita ganti dengan sesuatu. Misalnya kita ganti dengan rupiah. Apakah kamu mencintai rupiah, mata uang negara kita? Selanjutnya, bagaimana kamu menunjukkan rasa cintamu terhadap rupiah tersebut?

Sebenarnya banyak tindakan yang bisa kita lakukan sebagai wujud cinta rupiah.

Tentu analogi dari mencintai seseorang yang sudah disinggung di atas, bisa juga kita gunakan dalam hal cinta rupiah. Kalau dalam mencintai seseorang kita bisa tunjukkan dengan cara melindungi dan mengayomi yang kita cintai, maka dalam mencintai rupiah juga demikian halnya. Kita bisa tunjukkan dengan cara kita menghargai dan menyimpan rupiah.

Beruntungnya diriku sore ini, setelah selesai bekerja, ketika saya membuka smartphone, saya langsung menemukan sebuah tips berharga pada sebuah caption instagram dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ternyata untuk menunjukkan cinta rupiah tersebut bisa kita lakukan dengan cara -cara berikut. Misalnya, tidak melipat uang yang kita miliki apalagi meremas-remasnya, tidak disteples, tidak dicoret-coret, tidak memegang uang ketika tangan masih basah.

Bagaimana? Kira-kira pernah melakukan tindakan-tindakan tersebut?

Jika kita mau menunjukkan cinta kita pada rupiah, stop! Berhentilah merusak uang yang ada ditangan kita. Terutama untuk uang nominal yang lebih kecil. Misalnya uang ribuan, rasanya kita sering memperlakukannya kurang adil. Kita sering sembarangan memperlakukannya, rasanya kurang menghargainya. Padahal uang dengan nominal yang lebih kecil dan nominal yang lebih besar, sama-sama rupiah toh?

Ngomong-ngomong, kalau kita sudah terlanjur memiliki kebiasaan kurang menghargai uang secara fisiknya. Ada cara merubah kebiasaan tersebut kog. Mau tahu?

Sejak 14 Agustus 2014, pemerintah, dalam hal ini pihak Bank Indonesia (BI) telah memperkenalkan sebuah gerakan yang kita kenal dengan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). Gerakan ini tentu akan membantu juga orang yang teledor dalam memperlakukan uang tunai. Dengan begitu kebiasaan untuk melipat atau meremas uang bisa terhindarkan.

Sebenarnya banyak orang menyalah artikan GNNT tersebut. Padahal gerakan tersebut adalah bagian dari cinta rupiah. Disamping yang sudah saya sebutkan di atas, ternyata melalui GNNT tersebut kita sedang diajarkan untuk menghargai uang sekecil apapun.

Mungkin dengan uang tunai, kita terkadang kesulitan untuk menerima kembalian, ujung-ujungnya kita di kasih permen lah. Padahal dengan menggunakan pembayaran non tunai, tentu hal-hal yang demikian bisa kita hindari. Kita tidak akan menjadi korban dari sebuah transaksi uang tunai.

Sebagai bagian dari  warga negara Indonesia, tentu cinta rupiah adalah bagian dari nasionalisme. Sebab rupiah itu adalah salah satu identitas bangsa kita. Artinya rasa nasionalisme itu bisa kita tunjukkan dengan hal-hal yang kecil yang demikian, tapi mendasar.

Bila bicara tentang nasionalisme, maka kita bisa kembali merekonstruksi sejarah, sebanarnya mengapa rupiah itu harus ada?

Bagi yang pernah duduk dibangku sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA), tentu pernah belajar asal mula lahirnya rupiah. Hal itu tidak terlepas dengan banyaknya mata uang asing yang beredar di Indonesia pada awal kemerdekaan. Mulai dari mata uang Jepang, NICA dan yang lainnya. Maka untuk menyelamatkan inflasi yang semakin menjadi-jadi, maka pemerintah pun mengeluarkan rupiah (baca : Oeang Republik Indonesia atau ORI). Berharap inflasi segera cepat teratasi.

Kalau begitu, jika pendahulu kita telah berusaha menyelamatkan perekonomian bangsa dengan kehadiran ORI, maukah kita melanjutkan perjuangan mereka dengan cinta rupiah?

Gerakan 30 September PKI atau yang dikenal dengan G30S/PKI merupakan sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September hinggai awal 1 Oktober 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta oleh kelompok yang dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kala itu, PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai dengan tahun 65 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

PKI Dari Waktu Ke Waktu

Bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin” dimana para jenderal militer diangkat ke posisi-posisi yang penting. Tak ayal PKI menyambut konsep tersebut dengan hangat dan anggapan bahwa dapat memiliki mandat untuk persekutuan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis atau NASAKOM.

Di era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dinilai gagal menyelesaikan permasalahan politis dan ekonomi dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani. Hal ini ditandai denga menurunnya pendapatan negara, foreign reserves menurun, tingginya angka inflasi hingga mewabahnya praktik  korupsi dikalangan birokrat dan militer.

Di awal tahun 1965, atas saran dari PKI, Bung Karno  diminta untuk membuat sebuah kelompok diluar militer ABRI atau yang dikenal sebagai Angkatan Kelima. Tak ayal konsep tersebut ditolak oleh para petinggi Angkatan Darat karena berpotensi menimbulkan sentimen antara militer dan PKI.

Berlanjut sejak tahun 1963, eksistensi PKI perlahan melaku manuver seperti upaya provokasi bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga berupaya untuk melakukan infiltrasi terhadap polisi dan tentara dengan slogan “kepentingan bersama polisi dan “rakyat”. Yang mana kemudian pemimpin PKI DN Aidit kala itu mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”.

Bertepatan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “sikap-sikap sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” subjek karya-karya mereka. Hingga di akhir tahun 1964 dan awal 1995, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka yang dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun dengan dalih pemahaman bahwa tanah yang dimiliki oleh negara merupakan milik rakyat bersama. Tak terelakan beberapa bentrokan besar terjadi antara mereka, polisi dan para pemilik tanah. Besar kemungkinan bahwa pola pikir PKI tersebut meniru revolusi Bolsevik di Rusia, dimana rakyat dan partai komunis kala itu menyita tanah milik Tsar (Pemimpin Rusia) dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Diawal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”.

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata dimana ia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis”.

Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Di depan jenderal-jenderal militer, PKI berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara.

Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa “NASAKOMisasi” angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan “angkatan kelima”. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Hingga di bulan Mei tahun 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

Sekitar tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu.

Meskipun keberadaan undang-undangnya sudah sah dan mendapat persetujuan, namun demikian pelaksanaannya di daerah tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, hal ini justru menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, serta melibatkan aparat keamanan sebagaibacking-an.

Faktor Penting Insiden G30S/PKI

Negara Federasi Malaysia yang terbentuk pada 16 September 1963 menjadi salah satu faktor penting dalam insiden G30S/PKI. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng”ganyang Malaysia” ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu.

Konon di satu pihak, Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa saat itu kondisi tentara Indonesia tidak memadai untuk melakukan peperangan, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di Indonesia.

Posisi Angkatan Darat yang dilematis saat itu, cenderung membuat Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.

Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Seperti yang ditulis di otobiografinya, Soekarno mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya meng”ganyang Malaysia”.

Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan “ganyang Malaysia” yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis.

Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta–Beijing–Moskow–Pyongyang–Phnom Penh.

Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (7 Januari 1965).

Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Konon mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.

Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan “ganyang Malaysia” yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.

Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.

Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.

Sumber: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September
https://rohmanf2.wordpress.com/2012/02/12/pengaruh-pemilu-tahun-1955-dan-lahirnya-dekrit-presiden-5-juli-1959-terhadap-lahirnya-demokrasi-terpimpin/
http://www.idsejarah.net/2015/07/peristiwa-g30spki.html
http://opiniherry.blogspot.co.id/2016/06/tiga-faktor-penyebab-peristiwa-g30s-1965.html
LPSK